undang undang pengadaan tanah. 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa dampak yang signifikan dalam tata pemerintahan desa. undang undang pengadaan tanah

Karena Pemerintah mempunyai peranDasar Hukum Jual Beli Tanah di Indonesia. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Menurutnya SK yang diterbitkan oleh Gubernur tidak punya dasar hukum karena penambangan batuan andesit dan. Diva A. 1. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. Dalam Permen ATR/BPN 19/2021 disebutkan terdapat empat tahap pengadaan tanah untuk kepentingan umum. (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. Undang Undang No 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 52 s/d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (LN. Baru Pembebasan 8 Hektare, Pengembangan Bandara Kerinci Butuh. perencanaan; b. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum belum dapat menjamin perolehan tanah untuk pelaksanaan pembangunan; d. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 1. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM . id – Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum . Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh pemerintah dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat kebijakan hukum hak atas tanah berubah drastis, misalnya hak guna bangunan dan hak pakai memberikan hak tidak hanya untuk tanah di permukaan bumi dan sekarang diperluas sampai ke ruang atas tanah dan ruang di bawah tanah. Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk mewujudkan tersedianya tanah untuk digunakan dalam berbagai kepentingan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang PengadaanImam Koeswahyono. Perubahan dari UU Pengadaan Tanah tampaknya adalah hasil dari apa yang dipelajari oleh pemerintah dan berbagai permasalahan yang dihadapi selama 9 tahun terakhir terkait. 12 Pasal 18 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Pasal 9 (1). Rombot, SH, MH Leonard S. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda Berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut “UU Pengadaan Tanah”), Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditujukan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjadi salah satu UU yang disempurnakan/direvisi lewat UU Cipta Kerja. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) diubah menjadiSetelah membahas dasar hukum PPh jual beli tanah, sekarang kita bahas mengenai BPHTP. 20 Tahun 1961 seakan tidak berfungsi lagi, pada hal H undang-undang tersebut tidak dicabut oleh Undang-undang No. GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM1 Oleh : 2Ika Karolina Octafionita Oroh Dosen Pembimbing: Dr. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Deni Ahmad. itu sendiri termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) yang selanjutnya disebut 1 Urip Santoso, 2005, Hukum Agaria Dan Hak -Hak Atas Tanah, Kencana,. pengadaan tanah dan pengolahan tanah merupakan unsur yang banyak mendorong pertumbuhan yang berlebihan dari kredit atau pembiayaan sektor properti; d. com, JAKARTA - Accor, grup perhotelan terkemuka di Indonesia, dalam rangka Hari Batik Nasional, mengundang para tamu untuk merayakan. TRIBUN-MEDAN. penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 53 KB. 2 Tahun 2012 juncto Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden RI No. UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Secara eksplisit tidak diatur mengenai tata cara untuk memperoleh SKT dalam PP 24/1997. informasi atau langkah langkah pelaksanaan pengadaan tanah dibawah 5 hektar. 2. 3. Undang No. I. Demikian jawaban. Novita Andika P. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Mengingat : 1. 3. Pengaturan pengadaan tanah dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan . 2/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum merupakan undang-undang yang dianggap dapat menjawab beberapa persoalan yang muncul terkait permasalahan tanah di Indonesia. Undang – Undang No. Maramis, SH, MH ABSTRAK Undang-undang Nomor 02 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum diterbitkan untuk. Undang-undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah di ubah debgan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU no. 3. 4390. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Pasal 27 : Ayat (1) Pengadaan tanah pada prinsipnya dilaksanakan oleh Lembaga Pertanahan, yang dalam pelaksanaannya dapat mengikutsertakan atau berkoordinasi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. N Adanya kelemahan terhadap undang-undang ini, dimana Undang-undang No. Hal itu untuk memastikan pengadaan tanah sesuai tujuan, yakni untuk kepentingan umum. Tolok ukurnya, kesesuaiannya dengan maksud dan tujuan UU Cipta Kerja (UUCK). Dari ketentuanPasal 18 UUPA tersebut maka dapat dikatakan bahwa pencabutan hak atas tanah tersebut dapat dilakukan sepanjang tanah tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umum, sesuai dengan ketentuan pasal 16 UUPA bahwa tanah mempunyai pungsi sosial. 11 Tahun 2020 pengadaan tanah bagi kepentingan umum menurut hukum positif pokok permasalahan apakah pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan hukum dan memenuhi rasa keadilan? Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering menjadi masalah sensitif yang. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk mewujudkan tersedianya tanah untuk digunakan dalam berbagai kepentingan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sudah barang tentu, berbagai pendapat pro dan. pengenaan PPN atas pengadaan tanah; dan 5. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tipe penelitian ini ialah yundis normatif. Pengaturan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan. PermasalahanWarga Batang juga menyoroti berita acara konsultasi publik yang mencantumkan persetujuan masyarakat terhadap pembangunan PLTU. 61 BAB VII Ketentuan Pokok Pendaftaran Hak Atas Tanah. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 yang ditunjuk langsung sebagai panitia pengadaan tanah adalahBagaimana pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah Jalan Tol Malang-Pandaan di wilayah Kec. pf@gmail. Hal. Jika pemegang hak menolak untuk menerima nilai kompensasi yang telah dinegosiasikan sebelumnya maka pemerintah mengatur bahwa. UMUM Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan pembangunan. 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa dampak yang signifikan dalam tata pemerintahan desa. Jika merujuk KPPIP, pengadaan tanah harus memenuhi konsep kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Undang – Undang 2 tahun 2012 mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan keperluan umum tersebut dan mempunyai implikasi terdapat keadilan penggunaan dalam pengaplikasiannya, jadi dalam aktifitas pengadaan tanah tersebut pemilik tanah harus setuju menyerahkan lahannya tetapi tidak dirugikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor. Lampiran 3 Asas-Asas Pengadaan Tanah dalam Keppres, Perpres, Undang-Undang, dan Peraturan Pelaksanaannya. Sifat penelitiannya yaitu deskriptif analisis. Peraturan: 2: Jenis/Bentuk Peraturan: Undang-Undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan: 14 Januari 2012: Tanggal-Bulan. Menimbang: a. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenagalistrik;. pelaksanaan; dan d. Meski sudah lahir Undang-Undang No. 3. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. [3] Pasal 31 ayat (1) UU 2/2012. Jurnal Private Law 1, no. penyerahan hasil. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;. NJOP adalah singkatan dari Nilai Jual Objek Pajak, yakni harga rata-rata. 8 Tahun 1953, maka tanah-tanah Negara yang oleh sesuatu Departemen, Direktorat atau daerah Swatantra dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri, oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya akan diberikan kepada instansi. persiapan; c. Pakis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012?, 2. 2 Tahun 2012 yang selanjutnya disingkat dengan UU PTUP, menimbulkan pendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat. tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 dan. tempat terutangnya PPN atas penyerahan tanah; 4. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang Email: [email protected] dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Meski sudah lahir Undang-Undang No. Landasan Pasal 385 KUHP Tentang Penyerobotan Tanah. Keempat tahap tersebut adalah perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta penyerahan hasil. Salah satu produk hukum yang hendak diundangkan pada era Kabinet Indonesia Bersatu Ke II adalah Undang-undang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan No. Kajian Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dengan dilengkapi/dilampiri Dokumen 2. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dilakukan melalui 4 (empat) tahap yaitu:Tahap Perencanaan;Tahap Persiapan;Tahap Pelaksanaan;Tahap Penyerahan Hasil. Subjek. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. 11 Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Publik. Himawan juga mengungkapkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) telah memberikan terobosan dalam pelaksanaan pengadaan tanah. 2021. . Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. KRITIK TERHADAP PENGATURAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL UNTUK PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM1 Oleh : Toar K. DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Warsito Kasim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo. pemberitahuan rencana pembangunan; b. Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2012. Jenis Penelitian yang dipakai. 16 No. (Foto: Tagar/ Dok Kementerian ATR/BPN). Dasar 1. Pada Pasal 1 angka 10 Permendagri 4/2007 disebutkan bahwa “ Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok,. (2014). Dasar Penetapan Ganti Kerugian 19 3. Perumusan Masalah 1. LN. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Putri Fransiska Purnama Pratiwi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin Jl. Tipe Dokumen. Senyatanya, pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans. perencanaan; b. [4] Pasal 33 UU 2/2012. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang No. W. Pasal 125 ayat (1), (2) dan (3) UU Cipta Kerja menyatakan bahwa Pemerintah Pusat membentuk Bank Tanah, yang merupakan badan khusus yang mengelola tanah dan kekayaannya merupakan kekayaan negara. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) PPh pasal 4 ayat (2) adalah Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu ( jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya) Dasar Hukum. Rancangan Undang-Undang PengadaanTanah untuk Pembangunan, Juni 201 1. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan. 29, TLN No. tersebut, Undang Undang pengadaan tanah untuk kepentingan proyek bendungan bener tidak mengenal terminology pembaruan, tapi perpanjangan. pendataan awal. 71 Tahun 2012. Dalam pasal 125 ayat (4) UU Cipta Kerja, tertulis bahwa fungsi Bank Tanah adalah melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. 3. 4/Apr/2016 128 2. Inilah yang menyebabkan munculnya undang undang pembebasan lahan 2021 terjadi dan berkembang melalui berbagai kebijakan lain. 10 Undang-Undang Pengadaan Tanah. Penilaian Pengadaan Tanah, namun pada kenyataannya perhitungan mengenai Nilai Penggantian Wajar dari Kantor Jasa Penilai Publik Aditya Iskandarsyah dan Rekan telah melanggar ketentuan dari Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Tipe : Permen ATR/KBPN. TANAH-TANAH YANG AKAN DIBAGIKAN. Semangat UUPA adalah membangun peradaban dan kedaulatan negara terhadap hak atas tanah. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN MODUL 6 PERENCANAAN ANGGARAN PENGADAAN TANAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. Dan di dalam Undang-undang No. Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Keempat tahapanDalam Permen ATR/BPN 19/2021 disebutkan terdapat empat tahap pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka politik pengaturan peraturan presiden ini adalah untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan Pasal 59 Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2012. PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM . Undang-Undang Pengadaan Tanah Nomor 2 Tahun 2012 dan Implikasi Sosialnya, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVII No. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Repubik Indonesia tahun 2012 Nomor 22,. Hal yang menarik dalam regulasi pengadaan tanah di informasi atau langkah langkah pelaksanaan pengadaan tanah dibawah 5 hektar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan tanah oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah memenuhi ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang No. 3 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk. TANGGAPAN MENGENAI PROSEDUR PENGADAAN TANAH MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. 71 Tahun 2012 merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan memberi ganti Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. B. Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menentukan bahwa Gubernur setempat dapat menetaptkan lokasi pembangunan dalam hal ditolaknya keberatan atas rencana lokasi pembangunan setelah mendapat hasil kajian tim. 2 Tahun 2012 (“UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria). Undang-undang Pengadaan Tanah mengatur bahwa penyelenggaraan pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2 Tahun 2014 dalam hal kegiatan sosialisai, musyawarah dan kegiatan ganti rugi dengan pelepasan hak atas tanah oleh pemilik hak tanah. 319 Juni 2012, Jakarta, Hal. Pihak-pihak dalam Pengadaan Tanah. Pengerian-pengertian dalam pengadaan tanah sesuai dengan UU NO 2 /2012 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022. Pengadaan tanah dalam pelaksanaan pembangunan untuk. Sebelum. Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. UU No. Melalui undang-undang tersebut diatur mengenai berbagai hal dalam pengadaan tanah misalnya kriteria pembangu nan untuk kepentingan umum, mekanisme pengadaan tanah, panitia pengadaan tanah, serta penetapan besarnya ganti rugi. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Pasal 26 : Cukup jelas. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG IBU KOTA NEGARA. 100. PENGADAAN TANAH : PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA YANG BERKELANJUTAN PASCA UNDANG UNDANG PENGADAAN TANAH ( SOSIALISASI & IMPLEMENTASI ) Ged World Trade Centre (WTC), Jakarta | Selasa, 24 Januari 2012 | Rp. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. 5. PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009. Sebutkan dan 4 tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum! 3. Kemudian undang-undang tersebut diturunkan kembali menjadi PP No 44 dan 41 tahun 1996 tentang pendaftaran tanah. Tanah yang ditunjuk sebagai lokasi PTUP adalah tanah hak, tanah negara dan tanah milik insansi pemerintah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 12 Pasal 18 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai hasil kerja sama desa; dan e. pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan pengadaan barang/dan atau jasa oleh Pengguna yang dibiayai oleh. UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM V. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Beberapa regulasi mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan misalnya Keputusan Presiden (Kepres) No. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. 2021/No. 1. Sementara itu yang dimaksud dengan "Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya. Mekanisme pengadaan tanah Rumah Susun Kota Baru Bandar Kemayoran berasal dari adanya lahan bekas Bandara Internasional Kemayoran. D. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) diubah menjadi menjadi dasar penjabaran pengaturan pengadaan tanah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.